by

Konflik internal partai Demokrat, Jokowi jadi ketua umum?

-Politik-299 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Konflik internal Partai Demokrat terus berlanjut. Beberapa pendiri Partai berencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dengan tujuan memilih ketua baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka yakin AHY tidak mampu memimpin Partai. Ada yang menghendaki Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menjadi ketua umum partai baru.

Berbicara kepada pers dalam jumpa pers yang digelar di Penang Bistro, Oakwood Mega Kuningan, Jakarta Selatan akhir pekan lalu (27 Februari), beberapa pendiri Partai Demokrat itu mengungkapkan rencananya untuk menggelar kongres luar biasa. Hengky Luntungan mengatakan, kongres luar biasa akan digelar dalam waktu dekat. Menurut Hengky, langkah para pendiri untuk menyelamatkan Partai Demokrat adalah karena AHY dianggap tidak kompeten.

Hengky mengatakan, para pendiri terbuka terhadap sosok alternatif baik dari dalam maupun luar Partai Demokrat untuk menjadi ketua umum partai baru. Ia menyebut Presiden Joko “Jokowi” Widodo atau Menteri Koordinator Politik, Hukum & Keamanan Mahfud MD sebagai calon ketua umum partai yang akan dipertimbangkan.

Ilal Ferhard, salah satu pendiri Partai Demokrat, mengatakan Moeldoko adalah sosok yang tepat menggantikan AHY. Ilal mengatakan lebih memilih Moeldoko karena track recordnya sebagai mantan Panglima TNI dan Panglima KSP. Ilal juga mengatakan, berbeda dengan AHY, Moeldoko memiliki kemampuan menjangkau kader di akar rumput. Dia yakin Moeldoko dapat meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat menjelang pemilu 2024. Ilal memberi kepastian bahwa dia dan rekan-rekannya melakukan langkah tersebut bukan karena tekanan dari luar.

Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, konflik internal bukanlah hal baru bagi Partai Demokrat. Tahun lalu, politisi senior Subur Sembiring mempertanyakan legalitas kepemimpinan AHY. Partai Demokrat memecat Subur dan bahkan melaporkannya ke Polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

Pada 2019, Subur dan sejumlah politisi senior Partai Demokrat yang berkumpul di FKPD mempertanyakan Komando Pemilu Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, badan baru yang dipimpin AHY. Mereka mengatakan Kogasma ilegal karena tidak diatur dalam aturan Partai (AD/ART). Sejumlah politisi senior Partai Demokrat, juga dari FKPD, mendesak SBY menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum partai baru.

Politisi senior dan pendiri Partai Demokrat menuntut regenerasi kepemimpinan selama bertahun-tahun. Pada 2015 misalnya, dari Partai Ahmad Mubarok, Sys NS, Vence Rumangkang, Gede Pasek Suardika, Marzuki Alie meminta hal yang sama. Saat itu, Mubarok, Marzuki, dan Gede Pasek sedang mengincar kursi ketua.

Ada yang bisa memahami mengapa para pendiri mengkhawatirkan masa depan Partai Demokrat di tahun 2024, apalagi elektabilitas AHY masih kecil dan mengetahui bahwa AHY gagal memenangkan Pilgub Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.

Pada pemilihan gubernur Jakarta 2017, AHY mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang didukung oleh koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Namun ia akhirnya hanya mengoleksi 937.955 suara atau sekitar 17,06 persen di putaran pertama. Pada Pilpres 2019, AHY gagal mengamankan satu tiket untuk mencalonkan diri.

Baru-baru ini, berbagai lembaga pemungutan suara menemukan elektabilitas AHY tetap tidak signifikan. Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, menemukan elektabilitas AHY 4,8 persen, jauh dari elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang 22,5 persen. Elektabilitas AHY juga jauh di bawah Ganjar Pranowo (10,6%) dan Anies Baswedan (10,2%). Elektabilitas AHY bahkan di bawah Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok (7,2%), Sandiaga Uno (6,9%), Tri Rismaharini (5,5%), dan Ridwan Kamil (5%).

Selain masalah elektabilitas, para pendiri juga kecewa dengan preferensi AHY untuk mempromosikan pembantu terdekatnya ke posisi strategis di Partai, meskipun mereka adalah pendatang baru di Partai Demokrat. Ayah AHY, SBY, juga dikritik karena hal serupa. Ini mungkin telah menunda mereka yang memiliki potensi lebih untuk mencalonkan diri dalam pemilu dan banyak politisi Partai Demokrat yang berharap untuk naik pangkat. Faktanya, itu adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak pemimpin dan kader meninggalkan Partai untuk mencari peluang yang lebih baik dengan partai politik lainnya.

Sementara itu, Partai Demokrat AHY telah memberhentikan beberapa kader Partai karena terlibat dalam gerakan menggulingkan AHY dan mengambil alih kepemimpinan partai. Menurut Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang merupakan salah satu ajudan terdekat AHY, beberapa kader yang diberhentikan adalah Jhoni Allen Marbun, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, dan Syofwatillah Mohzaib. Pemecatan itu tidak mengherankan karena beberapa hari sebelumnya, dalam video yang dirilis Kompas pada 24 Februari, SBY memerintahkan Partai untuk menyingkirkan kader dan mantan kader Partai Demokrat yang terlibat gerakan penggulingan putranya dan menggulingkan anaknya, mengambil alih kepemimpinan partai. (yosefardi.com)

Comment

News Feed