by

Tanggapan KOMPAK INDONESIA atas Klarifikasi Kepala BP2JK NTT

DEPOK (eNBe Indonesia) – Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah NTT, Andi Simil Safril menyikapi serius pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia atas dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses tender proyek-proyek yang didanai melalui APBN.

Seperti ditulis timexkupang.com, Andi menegaskan bahwa apa yang diduga oleh Kompak Indonesia tidaklah benar. Pelaksanaan proses pelaksana pemilihan jasa konstruksi di wilayah NTT oleh lembaganya selalu berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Gabriel Goa, Ketua Kompak Indonesia, menegaskan bahwa Kompak Indonesia menyoroti paket pekerjaan irigasi Malibaka dengan pagu anggaran Rp26 miliar, bukan paket proyek Rp2 miliar yang diklarifikasi Kepala BP2JK NTT. “Dalam investigasi kami, peringkat 12 yang memenangkan paket pekerjaan Malibaka tersebut adalah perusahan yang beralamat di
Sulawesi Selatan.”

“HPS bocor juga tidak di jelaskan oleh Kepala BP2JK NTT mengenai perusahaan dari Jakarta yang memonopoli paket pekerjaan di provinsi NTT,” ujar Gabriel. “Masukan kami terkait adanya dugaan lelang yang berbau KKN dimaksudkan untuk pencegahan korupsi dan penggunaan APBN tepat sasaran di NTT dengan melibatkan partisipasi aktif pengusaha lokal yang berkompeten dan mengikuti proses tender sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan.”

Agar tidak menimbulkan polemik dan pemenuhan asas praduga tak bersalah, lanjut Gabriel, KOMPAK INDONESIA(Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) mendesak pihak Kepolisian Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT serta disupervisi KPK RI untuk memanggil dan memeriksa resmi Kepala BP2JK NTT. Kompak Indonesia juga mengajak partisipasi dan solidaritas rakyat NTT untuk ikut berperan aktif mengawasi kinerja BP2JK NTT dan Satker-Satker dalam proses lelang proyek-proyek APBN di NTT, pungkasnya.

Comment

News Feed