by

Hari Perempuan Internasional, Kekerasan pada Perempuan Tinggi

JAKARTA (eNBe Indonesia) – International Women’s Day (IWD) atau Hari Perempuan Internasional diperingati seluruh perempuan di dunia setiap tanggal 8 Maret.

Terkait Hari Perempuan Internasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 14.821 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan korban berjumlah 6.389 orang dan 8.432 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban anak laki-laki sejumlah 2.748 orang dan anak perempuan sejumlah 6.489 orang.

“Bentuk kekerasan yang banyak dialami korban adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu sebesar 45,36 persen,” kata pernyataan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di akun Instagramnya yang dilihat rri.co.id, Senin (7/3).

Diketahui, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks sehingga pencegahan dan penanganannya pun harus melibatkan semua pihak dan bukan hanya pemerintah. Untuk itu, kementerian ini meminta dukungan percepatan pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang jadi agenda prioritas 2021. Sebab dia menilai RUU tersebut dianggap sudah sangat mendesak dan mengingat kondisi saat ini darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Pada akhirnya memunculkan upaya bagi kami selaku eksekutif untuk semakin progresif menghimpun berbagai perspektif, pandangan, upaya, pendapat, serta masukan. Maka dimasukkannya kembali RUU PKS dalam Prolegnas tahun 2021, tentunya membawa harapan besar bagi kami semua agar RUU PKS segera disahkan,” kata Bintang Puspayoga dalam keterangan pers, Rabu (10/2) lalu.

Dia menuturkan berbagai data dan fakta telah membuktikan saat ini Indonesia sedang benar-benar membutuhkan sistem yang holistik untuk dapat menghapuskan kekerasan seksual. Kemudian dia juga mengatakan hal tersebut membutuhkan payung hukum yang komprehensif untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual mulai dari pencegahan, perlindungan sampai penanganan.

Dia membeberkan angka kekerasan seksual yang dilaporkan penyintas sangat memprihatinkan. Hal tersebut tentunya tidak hanya membutuhkan penguatan di bidang penanganan semata sehingga penyintas berani melapor dan mendapatkan penanganan yang tepat. (rri.co.id)

Comment

News Feed