by

Jenderal Moeldoko vs Mayor AHY

-Politik-221 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar para pendiri Partai. Muktamar memilih Moeldoko menggantikan Mayor (Purn.) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun karena AHY menganggap kongres itu ilegal, ia kemungkinan akan menghadapi Moeldoko dalam pertarungan hukum soal kepemimpinan partai.

Kongres luar biasa Partai Demokrat digelar pada akhir pekan lalu di Hill Hotel and Resort Sibolangit di Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pendiri Partai Demokrat yang memprakarsai kongres tersebut mengklaim sekitar 1.200 kader partai ikut serta dalam kongres tersebut. Maka terpilihlah Moeldoko menggantikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Kongres tersebut juga menjadikan Marzuki Alie sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai.

Baik AHY maupun ayahnya SBY menyebut kongres itu ilegal. AHY meminta kepada pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dalam konteks ini Menteri Hukum & HAM, untuk tidak mengakui dan mengesahkan hasil kongres luar biasa tersebut. Ia mengatakan sudah menyiapkan tim untuk menindak Moeldoko dan penyelenggara kongres. Hari ini, 8 Maret, AHY diperkirakan akan berkunjung ke Kementerian Hukum & HAM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD menyatakan, konflik Partai Demokrat akan ditangani pemerintah sesuai undang-undang. Dia membantah tudingan Pemerintah melindungi kongres luar biasa. Mahfud berdalih Pemerintah tidak bisa membubarkan kongres luar biasa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Mahfud mengatakan, kongres luar biasa sebuah parpol bukan kali pertama menghasilkan dualisme kepemimpinan. Ia menyebutkan hal yang sama terjadi pada partai Megawati Soekarnoputri, PDI (sebelumnya PDIP) pada 1996 dan PKB pada 2002. Peristiwa yang sama juga terjadi pada pemerintahan SBY ketika PKB terpecah menjadi dua faksi yang bertikai yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada 2008.

Selain yang disinggung Mahfud, ada juga dualisme kepemimpinan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di masa SBY. Saat itu, Golkar terpecah menjadi Fraksi Aburizal Bakrie dan Fraksi Agung Laksono, sedangkan PPP dibagi menjadi Fraksi Suryadharma Ali dan Fraksi Romahurmuziy.

Dengan perkembangan tersebut, kemungkinan besar dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat akan menjadi sengketa di pengadilan. Ini bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan perselisihan. Ini akan menyeret Partai Demokrat ke dalam konflik internal yang lebih dalam dan memperlebar keretakan internalnya. AHY dan ayahnya bakal sibuk menjaga basis pendukungnya melawan Moeldoko.

Konon, AHY dan ayahnya bisa memanfaatkan kesempatan bermain sebagai korban dan menggalang simpati publik menjelang tahun 2024. Skenario seperti itu bisa menjadi momentum bagi AHY untuk membangun profil politiknya. (yosefardi.com)

Comment

News Feed