by

PPP Bersatu Kembali

DEPOK (eNBe Indonesia) – Kementerian Hukum dan HAM baru saja mengesahkan susunan kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa yang kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah Bappenas, pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Melihat struktur kepengurusan baru tersebut, dapat diharapkan bahwa KPS akhirnya akan bersatu kembali setelah konflik internal selama bertahun-tahun. PPP saat ini adalah anggota terkecil dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Suharso Monoarfa, seperti yang telah kami laporkan sebelumnya, terpilih sebagai Ketua Umum PPP untuk masa jabatan 2020-2025 melalui Muktamar Ketua Umum (Muktamar) Partai yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 19 Desember 2020. Suharso menang dengan cara aklamasi. Sebelumnya, Suharso adalah Plt Ketua PPP; posisi yang didudukinya mulai Maret 2019. Suharso menggantikan Romahurmuziy a.k.a Romi, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi.

Patut disebutkan bahwa Soeharso juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan (Wantimpres) Presiden Jokowi bersama Sri Adiningsih, Sidarto Danusubroto, Jan Darmadi, Abdul Malik Fadjar, Jenderal (Purn) Subagyo HS, Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara, Lt. Jenderal (Purn) Agum Gumelar, dan KH Yahya Cholil Staquf pada masa jabatan pertama Jokowi. Ia menjadi pendukung Jokowi sejak pemilihan presiden 2014. Saat itu, PPP masih dipimpin oleh Suryadharma Ali dan Suryadharma memilih untuk menyejajarkan Partai dengan Prabowo Subianto. Namun, Suharso dan Romi bergabung dengan koalisi Jokowi.

Perlu juga dicatat bahwa Suharso adalah Menteri Perumahan Rakyat di bawah pemerintahan pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Posisi itu memberinya hubungan yang kuat dengan raksasa tanah dan properti di negara itu. Beberapa dilaporkan siap mendanai kepemimpinan Suharso di PPP.

Selain pemilihan Suharso, kongres pimpinan PPP Desember 2020 juga bertujuan untuk menyatukan kembali Partai yang telah terpecah menjadi dua faksi yang bertikai selama bertahun-tahun. Untuk itu, Humphrey Djemaat yang merupakan Ketua Umum PPP yang sebelumnya dipimpin oleh Suryadharma Ali dan Djan Faridz tidak mencalonkan diri untuk menantang Suharso dalam kongres dan membuka jalan bagi Suharso untuk menjadi ketua umum.

Jika melihat ke dalam struktur kepengurusan baru PPP, dapat diharapkan Partai akan dipertemukan kembali dengan Suharso yang menampung mereka dari kedua faksi yang bertikai. Tidak ada Humphrey Djemaat, tapi kami melihat istri Djan Faridz dan Suryadharma Ali Wardatul Asriyah dalam barisan, masing-masing sebagai anggota Dewan Kehormatan Partai dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai. Beberapa dari mereka yang dulu dikenal sebagai loyalis Djan Faridz dan Suryadharma Ali juga tertampung. Salah satunya adalah Arwani Thomafi yang mendapat posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Sekretaris jenderal, sebagaimana kita ketahui, adalah posisi paling strategis kedua dalam sebuah partai politik yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari partai tersebut.

Selain menampung loyalis Djan Faridz dan Suryadharma Ali, kita bisa melihat Suharso juga menghadirkan kembali banyak tokoh yang memiliki keterkaitan kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Tanah Air. Salah satunya adalah KH Mustofa Aqil Siroj yang merupakan adik dari Ketua PBNU Said Aqil Siroj. Mustofa Aqil juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Khas Kempek di Cirebon, Jawa Barat. Di jajaran baru PPP, ia menjabat sebagai ketua Dewan Syariah Partai.

Kami juga melihat KH Abdullah Ubab Maimoen a.k.a Gus Ubab di Dewan Kehormatan PPP. Gus Ubab adalah anak tertua dari KH Maimoen Zubair a.k.a Mbah Moen, almarhum tokoh agama paling berpengaruh di PPP. Mbah Moen juga salah satu pemimpin NU yang paling berpengaruh. Putra Gus Ubab KH Rojih Ubab Maimoen — cucu Mbah Moen — juga masuk sebagai salah satu ketua eksekutif Partai.

Hilman Hasan Metareum, putra mantan Ketua Umum PPP Ismail Hasan Metareum, juga memiliki posisi strategis sebagai Ketua Badan Kemenangan Pemilu (Bappilu) Partai. Ayahnya Ismail menjabat sebagai ketua PPP dari tahun 1989 hingga 1998.

Dua nama lagi yang patut disoroti adalah pensiunan Komisaris Jenderal Polisi (Kombes) Anang Iskandar dan Yudhistira Raditya Soesatyo. Anang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan PPP, sedangkan Yudhistira menjabat di Badan Bappilu PPP. Anang adalah mantan Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan Yudhistira adalah putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo a.k.a Bamsoet, yang juga menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Orang bertanya-tanya mengapa Yudhistira tidak mengikuti ayahnya ke Golkar.

Formasi ini merupakan awal yang baik untuk Suharso. Dapat diharapkan bahwa PPP akan bersatu dan Partai dapat menarik lebih banyak dukungan dari anggota NU menjelang Pemilu 2024. PPP telah memetik pelajaran pahit dari konflik internalnya yang berkepanjangan. PPP pernah menjadi partai politik terbesar ketiga di negara ini. Pada pemilu legislatif 1999, PPP memperoleh 11.329.905 suara atau sekitar 10,71% dari total suara yang berhak. Itu adalah suara terbesar yang pernah dikumpulkan PPP dalam sejarah partisipasi Partai dalam pemilihan umum Negara. Hasilnya, PPP mengamankan 58 kursi di DPR. Namun sejak itu, suara dan kursi Partai menurun dari satu pemilihan legislatif ke pemilihan legislatif lainnya. Pada pemilu legislatif 2019, PPP hanya mengumpulkan 6.323.147 suara (4,52%), sedikit di atas ambang batas parlemen 4%. Partai hampir tersingkir dari DPR. PPP kini menjadi partai politik terkecil di DPR. Partai hanya memiliki 19 dari 575 kursi di DPR, atau hanya sekitar 3,3%.

Waktu akan memberi tahu apakah upaya Suharso akan membuahkan hasil. Akankah PPP mampu mengamankan suara signifikan pada pemilu legislatif mendatang atau setidaknya lebih baik dari kinerja Partai di tahun 2019? Kami akan mendapatkan jawabannya pada tahun 2024. (yosefardi.com)

 

Comment

News Feed