by

Korban Dijebak Premanisme, Polisi Harus Obyektif Soal Kasus Kemayoran

JAKARTA (eNBe Indonesia) – Polres Metro Jakarta Pusat diminta obyektif dan memahami persoalan mendasar legalitas dan kepemilikan yang sah terkait kasus tanah di kawasan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Persoalan tersebut jangan disederhanakan sebagai premanisme, sebaliknya para aparat penegak hukum terjebak dalam permainan kaum kuat kuasa dan kuat uang.

Gabriel Goa selaku Dewan Pembina PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) mempertanyakan tudingan soal premanisme dan kekerasan dalam kasus tersebut. Polisi juga jangan menyederhanakan sebuah kasus tanpa melihat konteks persoalan lebih luas dalam kasus tersebut.

“Untuk itu kita berharap polisi sebagai penegak hukum harus melihat secara rinci. Apakah benar ada premanisme dan jangan sampai terbalik sehinga polisi perlu mendalami aspek legalitas dan pemilik yang sah dari lahan tersebut,” kata Gabriel dalam keterangan tertulis Minggu (14/3).

Dia sangat mendukung upaya berbagai pihak dalam memberantas premanisme dan mafia tanah. Namun, dalam sejumlah pengalaman advokasi dan mendampingi kasus-kasus tanah di Indonesia terbukti banyak aparat penegak hukum terjebak permainan para penguasa dan pemilik uang.
“Korban dijebak pada kriminalisasi dan diskriminasi dan mengabaikan proses perdata yang menjadi pokok perkara sengketa,” tegasnya.

Seperti diketahui, Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi menegaskan memberantas segala bentuk premanisme. Hal itu disampaikannya terkait penangkapan seorang pengacara dan beberapa oknum yang diduga melakukan tindak pidana memaksa disertai ancaman dan kekerasan ketika menduduki lahan di Jalan Bungur Raya Nomor 50, Kemayoran, Jakarta Pusat.
“Tidak ada tempat bagi premanisme di Jakarta Pusat. Harus diberantas,” ujar Hengki, Rabu (10/3).

Dikatakan, aksi premanisme sangat meresahkan masyarakat karena itu masyarakat diimbau harus berani melaporkannya kepada kepolisian. “Kalau ada masyarakat yang kena aksi premanisme lapor ke kami,” ungkapnya.

Adapun lahan yang disengketakan sebenarnya milik dari Induk Koperasi Kopra Indonesia dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.567 atas nama JAJASAN KOPRA.

Gabriel juga mempertanyakan jangan sampai pihak yang melaporkan kasus tersebut justru menjadi otak dari persoalan yang ada dan biang dari mafia tanah tersebut. Apalagi, sesuai informasi yang diperoleh, ada sejumlah dokumen dan bukti hukum bahwa lahan tersebut diduduki sejak beberapa tahun lalu.

Dari pengalaman advokasi dan dugaan ketidakadilan, termasuk tidak disentuhnya persoalan mendasar maka jaringan PADMA INDONESIA bersama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) akan melaporkan berbagai persoalan tersebut ke berbagai pihak terkait.

“Ini untuk mencegah perampokan atas hak dari para korban akibat kongkalikong para mafioso tanah dengan oknum-oknum kaum kuat kuasa dan kuat modal. Salah satunya bisa saja ke KPK RI karena diduga kuat mafia tanah sesungguhnya adalah pesakitan KPK RI,” katanya.

Dia menjelaskan, salah satu kasus tanah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah kasus Tanah Munjul. Untuk itu, Polres Jakpus harus cermat dan tidak terjebak pada permainan mafia tanah yang sesungguhnya.

“Kami akan segera melaporkan ke KPK RI jika diduga kuat ada permainan mafia tanah,”
tegas Gabriel Goa yang juga Ketua KOMPAK INDONESIA.

Comment

News Feed