by

Spekulasi Presiden Tiga Periode (Johnny G. Plate)

-Politik-306 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Amien Rais, salah satu kritikus terbesar Presiden Joko “Jokowi” Widodo, melontarkan sejumlah tuduhan terhadap Presiden. Amien menyinggung skenario amandemen UUD 1945 untuk membuka jalan bagi masa jabatan ketiga Presiden. Partai oposisi PKS dan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyinggung skenario tersebut. Namun, Jokowi dengan tegas menyatakan tidak menginginkan masa jabatan ketiga.

Amien Rais pecah dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia kini sedang mempersiapkan pembentukan parpol baru yakni Partai Umat. Meski begitu, dia sepertinya belum melupakan branding-nya sebagai oposisi terbesar Jokowi. Dalam video yang diunggah pada 13 Maret di kanal Youtube pribadinya, Amien Rais Official, Amien berbicara buruk tentang Jokowi dan pemerintahannya. Salah satu hal yang dia sebutkan adalah tuduhan bahwa mosi amandemen konstitusi yang sedang berlangsung ada hubungannya dengan upaya Jokowi untuk mencari masa jabatan ketiga.

Amien bukan satu-satunya yang berbicara tentang skenario masa jabatan ketiga untuk Jokowi. Partai oposisi PKS dan Partai Demokrat SBY juga sudah melakukannya. Sekretaris Dewan Tertinggi Partai Demokrat SBY Andi Alfian Mallarangeng sempat berspekulasi bahwa upaya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggulingkan putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat terkait dengan rencana amandemen Konstitusi. Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua Badan Kemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pihaknya menolak usulan amandemen UUD karena memungkinkan Presiden mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.

Mirip dengan Partai Demokrat, partai oposisi PKS juga menolak gagasan masa jabatan presiden ketiga. Politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa amandemen UUD bukanlah sesuatu yang mendesak, apalagi untuk kepentingan politik tertentu.

MPR sedang dalam pembicaraan untuk meluncurkan amandemen kelima Konstitusi. Tapi ini adalah upaya ketiga dalam periode MPR belakangan ini. Perlu dicatat bahwa pada 2009-2014, penggeraknya adalah kelompok oposisi Merah Putih Prabowo Subianto sedangkan PKS dan Partai Demokrat SBY pernah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Saat ini, penggerak PDIP adalah partai berkuasa.

Namun PDIP menegaskan bahwa niat partainya tidak terkait dengan masa jabatan presiden. Menurut Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, PDIP ingin melakukan amandemen UUD hanya terkait Pasal 3 guna menambah kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman lima tahunan pemerintahan baru. .

Konon, memang benar beberapa pendukung Jokowi sempat mengajukan agenda lain. Nasdem, salah satu partai politik yang dipimpin maestro media Surya Paloh, menyatakan bahwa amandemen seharusnya tidak hanya terbatas pada pemberian kewenangan MPR untuk mengaktifkan kembali GBHN. Menurut Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem di MPR, ingin mengubah masa bakti Presiden. Dia menyebutkan tiga opsi: (1) Presiden menjabat selama 8 tahun dan dia hanya dapat melayani untuk satu masa jabatan; (2) seorang Presiden menjabat selama 4 tahun dan dia dapat dipilih kembali untuk dua masa jabatan lagi; dan (3) seorang Presiden menjabat selama 5 tahun dan dia dapat dipilih kembali untuk dua masa jabatan lagi. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Arief Poyuono juga menyinggung soal masa jabatan ketiga presiden Jokowi.

Konstitusi saat ini hanya memperbolehkan Presiden untuk menjabat maksimal dua periode. Namun dengan amandemen seperti itu, Jokowi bisa mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga dalam pemilihan presiden 2024.

Namun, meski istilah gagasan amandemen itu nyata, bukan berarti Jokowi setuju dengan gagasan itu. Pada 2 Desember 2019, Jokowi dengan tegas menolak gagasan untuk masa jabatan presiden ketiga. Pernyataan tersebut ia sampaikan di akun Twitter pribadinya. Jokowi menegaskan bahwa dia tidak menginginkan masa jabatan ketiga.

Karena itu, tidak mengherankan melihat beberapa orang mengolah spekulasi mengingat, di akhir masa jabatan kedua SBY, beberapa anggota koalisi yang berkuasa juga menyarankan masa jabatan ketiga untuk SBY. Ruhut Sitompul yang menjadi juru bicara Partai Demokrat SBY dan ajudan terdekat SBY saat itu, adalah salah satu yang menyinggung soal masa jabatan ketiga presiden SBY. Kompas mengutip pernyataan Ruhut soal itu. (yosefardi.com)

Comment

News Feed