by

Kemenangan Jokowi: UU Pilkada Batal Direvisi

-Politik-304 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Usai perdebatan panjang dan penundaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (23/3). DPR memutuskan untuk mengecualikan RUU revisi UU Pilkada 7/2017, dan juga RUU revisi UU Transaksi Elektronik (ITE) No 11/2008. Ini merupakan kemenangan bagi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang sebelumnya memerintahkan seluruh anggota koalisinya untuk berhenti merevisi UU Pemilu.

Dengan dikeluarkannya RUU revisi UU Pilkada dari Prolegnas 2021, PKS dan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyatukan UU Pemilu Serentak dan UU Pilkada. Pilkada diminta dimajukan ke 2022 dan 2023. Bisa dibilang Pilkada serentak berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai amanat UU Pilkada.

Itu adalah kemenangan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Pada 28 Januari 2021, Presiden meminta anggota koalisi yang berkuasa untuk mempertimbangkan kembali merevisi UU Pemilu untuk mempertahankan jadwal pemilu serentak 2024 sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada. UU Pilkada mengatur pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada November 2024, bertepatan dengan pemilihan presiden dan legislatif.

Pemerintah kemudian akan menunjuk penjabat kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023. Di antara kepala daerah tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kecuali Ganjar, mereka masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali, tetapi mereka harus menunggu hingga 2024.

Bagi Anies, dua tahun tanpa jabatan publik bisa menggerus elektabilitasnya. Anies, seperti kita ketahui, berniat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 terlepas dari rencana awalnya untuk mencari masa jabatan kedua di Jakarta. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan Anies dan pendukungnya untuk membuat gubernur tetap relevan menjelang tahun 2024.

Namun meski revisi UU Pemilu sudah tidak terlihat, ada kemungkinan mereka yang ingin mengamandemen UU Pemilu tersebut akan melakukan upaya lain. Partai berkuasa PDIP, misalnya, sepakat mempertahankan jadwal pilkada serentak 2024, namun PDIP menganggap perlu merevisi UU Pemilu. PDIP ingin menaikkan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 5%. Untuk berkompromi dengan partai kecil, PDIP mengusulkan ambang batas parlementer yang diterapkan DPRD I dan DPRD II masing-masing hanya 4% dan 3%. Selain menaikkan ambang batas parlemen, PDIP juga ingin mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Partai juga ingin mengubah besaran dapil dan mengubah mekanisme konversi suara.

Serupa dengan PDIP, empat parpol besar lainnya juga ingin menaikkan ambang batas parlemen hingga 7%. Empat parpol besar dimaksuda adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Menariknya, partai oposisi PKS juga setuju menaikkan ambang batas parlemen. Sementara itu, tiga partai kecil menengah (PAN, PPP, dan SBY dari Partai Demokrat) bersikeras untuk mempertahankan ambang batas parlemen 4% saat ini.

Selain PDIP dan empat parpol besar lainnya, ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendesak pemisahan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 2024. Kalla, yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, ingin majukan Pilkada serentak dari 2024 ke 2022 dan 2023.

Kami yakin upaya lain untuk merevisi UU Pemilu akan segera diluncurkan. Permainan belum berakhir. (yosefardi.com)

Comment

News Feed