by

KONFLIK TANAH: Peristiwa berdarah terjadi di Wolowae, Nagekeo (bagian 2)

-Opini-1,362 views

JO NANE : Lembaga Persekutuan Adat (LPA) tak efektif lagi

DEPOK (eNBe Indonesia) – Peristiwa berdarah di kebun Nakecawa, Dusun Kobakua, Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo pada hari Selasa, 2 Desember 2020 lalu mesti menjadi perhatian serius, terutama pihak penegak hukum, mengingat peran tokoh adat atau kepala suku yang memiliki otoritas atas tanah ulayat, tidak efektif lagi.

Jo Nane Emmanuel, toko muda Nagekeo dan pemerhati budaya menegaskan bahwa pranata adat sudah tidak berjalan lagi, sementara eksistensi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) kehilangan kekuasaan (power).

“Kasus ini baru pertama kali terjadi di Toto, dan ini mesti jadi momentum untuk refleksi. Ini tidak sepele, tapi kurang saling dengar. Pranata adat tidak lagi jadi tumpuan. Pihak yang mengatur juga kurang obyektif, kurang jujur,” ujar Jo Nane kepada Redaksi eNBe Indonesia belum lama ini.

Jika dulu wilayah Toto memiliki lahan sangat luas dan warga biasanya tinggal dan bekerja kebun berpindah-pindah, saat ini lahan mulai sempit akibat berkembangnya jumlah warga. Apalagi perkembangan jaman dan pendidikan, orang muda sekarang ini kurang mau mendengar pemikiran bijak para tetua di kampung. Sementara banyak tokoh/pemimpin masa lalu yang mengatur sudah tersingkirkan akibat tertinggal secara ekonomi.

“Dan yang mengatur pranata adat adalah mereka-mereka yang menang, yang punya akses informasi, dekat dengan kekuasaan,” ujar Jo Nane. “Saatnya untuk mengatur ulang pranata adat, mulai dari awal lagi, mesti ini kerja berat. Ada satu tempat namanya Oda Pudu (kampung adat) di waktu lalu adalah miniatur Toto, tapi sudah hilang.”

KEKUASAAN & APARAT PENEGAK HUKUM

Persoalan lain, dalam kajian tim Redaksi, pranata adat, sosial, dan budaya saat ini selalu merugikan kelompok warga yang kecil dan lemah. Benar, persoalan dan masalah yang merusak tatanan adat, sosial dan budaya di masyarakat pada umumnya terjadi karena tidak adanya konsistensi dan keberpihakan kekuasaan dan aparat penegak hukum kepada orang-orang kecil dan lemah.

Pihak yang lemah menjadi makanan empuk untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang sudah jelas-jelas melanggar aturan, nilai, dan norma.

Permasalahan tanah antara Yakobus Suma dengan Elias Minggu adalah gunung es yang selama ini tidak pernah terkuak ke publik. Orang-orang yang lebih dekat dengan kekuasaan dan penegak hukum semakin leluasa merampas dan memperkosa hak-hak pihak yang lemah. Orang yang miskin bukan karena mereka malas tapi karena tidak mempunyai tanah yang cukup untuk diolah bagi keberlangsungan hidupnya.

Padahal dalam lingkaran tanah ulayat Toto ada prinsip “kuwu se pu’u, ae semata, deke se toko sa’o se boko”, yang artinya setiap orang boleh hidup dari tanah dan air daripada Toto yang sama. Toto Wolowae adalah rumah bersama. Semboyan ini adalah warisan luhur nenek moyang pemegang hak ulayat suku Dodo.

Masalah terjadi di masyarakat ketika kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan aparat penegak hukum melarang orang untuk membuka kebun baru. Pihak yang lemah sudah menguasai tempat itu beberapa tahun dengan menanam tanaman umur panjang tapi pihak yang kuat merasa diri punya hak melarang orang bekerja, mengambil tanah yang lemah setelah itu ada permainan dan kong kali kong dan juga hubungan keluarga yang ada maka keputusan yang diambil bukan merujuk pada substansi persoalan dan bukti-bukti yang valid dan kuat.

Sandiwara ini sudah lama dimainkan dan sudah banyak yang menjadi korban. Elias ini hanyalah korban dari banyak sekali korban di masyarakat Kobakua, karena tidak semua orang punya taring untuk melawan tokoh yang dekat dengan kekuasaan.

Untuk itu hukum, dalam kasus ini, harus jadi panglima untuk mengayomi banyak orang, hukum jangan tumpul ke atas lalu tajam ke bawah. Keadilan dan kebenaran harus benar-benar ditegakkan supaya kemakmuaran dan kedamainan dirasakan oleh semua orang.

Comment

News Feed