by

Rumor Resuffle Kabinet?

-Nasional-208 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Rumor atau desas-desus perombakan kabinet (resuffle) mengemuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Penanaman Modal yang baru dan penggabungan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Kementerian Riset & Teknologi. Siapa yang akan tinggal dan siapa yang akan pergi?

Dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 10 April, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Kementerian Riset & Teknologi atas perintah Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Presiden telah mengirimkan surat No. R-14/Pres/03/2021 tentang hal tersebut ke DPR.

Dengan persetujuan DPR, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini menjadi Kementerian Penanaman Modal. Sedangkan Kementerian Riset & Teknologi telah digabung dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Dengan penggabungan tersebut, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan memiliki kekuatan lebih karena sekarang juga bertanggung jawab untuk penelitian & teknologi. Penggabungan tersebut juga menjadikan fungsi Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN), badan baru yang langsung berada di bawah Presiden, lebih strategis dalam mengkonsolidasikan lembaga riset dan teknologi Pemerintah.

Partai oposisi PKS mengkritik merger tersebut. Disebutkan bahwa Presiden tidak belajar dari apa yang terjadi pada masa jabatan pertamanya. Konon, semua fraksi di partai politik, termasuk PKS, menyetujui penggabungan tersebut.

Menteri Riset & Teknologi Bambang Brodjonegoro menyampaikan salam perpisahan. Kabarnya, Bambang akan mundur dari BRIN. Menarik, mengingat kedekatan Bambang dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kini aktif mengkritik pemerintahan Jokowi.

Pertanyaannya, siapa yang akan ditunjuk Jokowi untuk menggantikan Bambang di BRIN? Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Hasto mengatakan pertemuan itu hanya pertemuan biasa. Namun dalam pertemuan tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa Megawati dan Presiden membahas isu-isu fundamental, termasuk BRIN. Megawati, kata Hasto, menekankan pentingnya BRIN bagi perkembangan riset negara. Mempertimbangkan pertemuan tersebut, kita bisa memaklumi jika ada yang berspekulasi bahwa PDIP mungkin akan mengajukan calon baru untuk memimpin BRIN.

Kementerian Riset & Teknologi yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro bertanggung jawab atas pengembangan vaksin Merah Putih, kandidat vaksin unggulan untuk COVID-19 yang dikembangkan sepenuhnya oleh Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana merger ini mempengaruhi vaksin Merah Putih?

Pertanyaan penting lainnya adalah apakah Jokowi akan tetap mempertahankan Nadiem Makarim atau menunjuk sosok baru untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi. Nadiem bukanlah perwakilan dari partai politik, tetapi ada laporan bahwa Nadiem bergabung dengan partai berkuasa PDIP.

Nadiem juga memiliki hubungan politik yang kuat dengan tokoh-tokoh berpengaruh di lingkaran dalam Presiden. Ia adalah putra dari Nono Anwar Makrim, seorang pengacara ternama. Nono menikah dengan Atika, yang merupakan adik dari Maher Algadri. Maher yang merupakan salah satu pendiri Kongsi Delapan Group atau Kodel Group ini dikenal sebagai salah satu sahabat dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini menjadi menteri pertahanan. Grup Kodel sendiri merupakan grup bisnis yang didirikan dan dikendalikan oleh tokoh-tokoh terkemuka di tanah air yang secara politik memiliki hubungan yang baik dengan partai politik besar seperti Partai Nasdem, Golkar dan Surya Paloh. Golkar, Nasdem, dan Gerindra adalah anggota koalisi yang berkuasa.

Paman Nadiem, Zacky Anwar Makarim, adalah pensiunan mayor jenderal. Zacky dikenal dekat dengan Jenderal (purnawirawan) Wiranto, yang merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan pada masa jabatan pertama Jokowi dan pendiri Partai Hanura. Zacky adalah teman sekelas mantan Panglima TNI (Purn.) Endriartono Sutarto, Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy (Partai Demokrat), dan mantan Wakil Kapolri Kombes. Jenderal (Purn) Adang Daradjatun (PKS) di Akademi Militer (Akmil) angkatan 1971.

Nadiem juga merupakan pendiri Gojek, dimana Pandu Patria Sjahrir menjabat sebagai komisaris. Pandu adalah keponakan Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Penanaman Modal. Luhut secara luas diyakini sebagai tokoh paling berpengaruh di Partai Golkar dan tangan kanan Presiden Jokowi.

Mengingat hubungan Nadiem dengan PDIP dan hubungannya yang kuat dengan tokoh-tokoh berpengaruh di lingkaran dalam Presiden, beberapa pihak percaya bahwa Nadiem akan tetap berada di kabinet. Fakta bahwa Jokowi juga menyukai Nadiem membuat sebagian orang percaya bahwa Presiden akan tetap mempertahankan Nadiem memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek.

Tetapi kita semua tahu bahwa kelompok tertentu menginginkan posisi Nadiem dan mereka telah mengupayakan pemecatan Nadiem setiap kali muncul masalah perombakan kabinet. Beberapa percaya bahwa kelompok tersebut akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendesak Jokowi agar menggantikan Nadiem.

Adapun BKPM, kini dipimpin Bahlil Lahadalia, politikus Partai Golkar. Dengan perubahan BKPM menjadi Kementerian Penanaman Modal, yang menjadi pertanyaan apakah Bahlil akan menjadi menteri baru atau diganti. Secara politis, Bahlil mendapat dukungan kuat mengingat Golkar adalah partai politik terbesar kedua di DPR dan koalisi yang berkuasa. Bahlil sendiri berkontribusi pada terpilihnya kembali Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. Oleh karena itu, ada yang menilai Jokowi akan tetap mempertahankan Bahlil.

Namun, masih ada keraguan atas kemampuan Bahlil dalam memimpin portofolio investasi. Jika Bahlil keluar dari kabinet, Golkar akan memastikan penggantinya adalah salah satu dari mereka. Perhatikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga politikus Golkar. Luhut diyakini secara luas memiliki peran krusial dalam mempengaruhi Presiden tentang siapa yang akan memimpin Kementerian Investasi, mengingat Kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Luhut. Siapa pun yang akan memimpin Kementerian Investasi pasti orang yang bisa bekerja dengan Luhut. (yosefardi.com)

 

Comment

News Feed