by

PADMA: Human trafficking asal Sumba terus meningkat

DEPOK (eNBe Indonesia) – Kasus Human Trafficking (perdagangan orang) dan Pekerja Migran Indonesia asal Sumba terus meningkat setiapm tahun. Padma Indonesia pun menggugah perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Gabriel Goa, Dewan Pembina PADMA INDONESIA, mengatakan pihaknya mendesak pentingnya Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman (GEMA HATI MIA) mulai dari Desa. Disamping itu, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda)Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengacu pada UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Padma juga menyoroti perlunya Peraturan Desa(Perdes) Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengacu pada UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017 Pemerintah wajib membangun Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) dan Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) Profesional yang memenuhi Standar Internasional.

Fakta membuktikan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Sumba Barat Daya sudah membangun LTSA dan BLK PMI di Letekonda untuk melayani CPMI asal SBD dan Sumba. Miris LTSA dan BLK PMI belum berfungsi dan terkesan terbengkalai.

‘Terpanggil untuk pencegahan Human Trafficking dan pelindungan Calon Pekerja Migran agar tidak terjebak menjadi Korban Human Trafficking dan Pekerja Migran Non Prosedural, maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), mendesak Pemkab dan DPRD Sumba Barat Daya segera mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Sumba Barat Daya,’ ujar Gabriel dalam siaran pers.

Padma juga mendesak Pemerintah Desa (PemDes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera mengeluarkan Peraturan Desa (PerDes) tentang Pencegahan Human Trafficking dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Desa.

Sementara Pemkab dan DPRD Sumba Barat Daya didesak untuk mengoptimalkan Layanan Terpadu Satu Atap(LTSA) dan Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI) di Letekonda agar tidak menjadi tempat berkumpulnya sapi tetapi ramai dengan aktifitas Calon Pekerja Migran Indonesia asal Sumba.

‘Pemkab Sumba Barat Daya bisa bekerjasama dengan Sekolah Hotel Sumba untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia asal Sumba agar bisa bersaing di bursa kerja internasional seperti Philipina,’ pungkas Gabriel.

Comment

News Feed