by

Polda, Kejati NTT lamban tangani korupsi di Malaka

DEPOK (eNBe Indonesia) – Lambannya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka, NTT mempertontonkan kepada publik kinerja Polda dan Kejati NTT yang tidak serius bekerja dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.

Dampaknya ketidakpastian hukum bagi Tersangka dan pembiaran perampokan Hak-hak ekosob rakyat NTT oleh kaum kuat kuasa berjamaah dalam lingkaran mafiosi KKN. Menarik bahwa Ketua Komisi III DPR RI Herman Heri dari Dapil NTT ikut bersuara. Bahkan KPK RI sudah melakukan supervisi tapi hasilnya masih nihil.

“Terpanggil untuk membongkar lambannya penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah di Malaka maka kami dari KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia), mendukung Ketua Komisi III DPR RI agar melakukan pengawasan sekaligus mendesak Kapolda dan Kajati NTT segera tuntaskan perkara Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka,” tegas Gabriel Goa, Ketua Kompak Indonesia.

Jika tidak mampu dalam penuntasan selama 30 hari, lanjut Gabriel, pihaknya mendesak Kapolri mencopot Kapolda NTT, demikian Jaksa Agung mencopot Kajati NTT. Kompak Indonesia juga mendesak KPK RI untuk serius supervisi dan tidak mengulangi peristiwa Tanjung Balai, ikut bermain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kompak Indonesia mendesak Pers dan Penggiat Anti Korupsi di Malaka untuk mengawal serius penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah di Malaka, dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang baru dilantik untuk serius melakukan Pencegahan Korupsi di Malaka dan mendukung total penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Malaka agar tidak hanya menajam ke bawah tetapi juga menajam ke atas.

Comment

News Feed