by

12 Kepala Desa Direkomendasikan ke Kejari Atambua

DEPOK (eNBe Indonesia) – Betun, PK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka dibawah kepemimpinan Bupati Dr. Simon Nahak, SH, MH, dan Wabup, Kim Taolin, S.SoS, tidak ada tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi. Terkait dengan dana desa dalam kurun waktu 2016-2019, dari total 127 desa yang menjadi target audit pengelolaan dan penggunaan dana desa, kini 12 kepala desa (kades) telah direkomendasikan ke Kejari Atambua. Diduga oknum kepala desa mengembat dana desa dan tidak ada niat baik untuk mengembalikan kerugian Negara itu. Wakil Bupati (Wabup) Malaka, Kim Taolin, didampingi Sekda Malaka, Donatos Bere, SH, dikonfirmasi Pos Kupang  di ruang kerjanya, Senin (24/5) membenarkan perihal telah diantar rekomendasi itu ke Kejari Atambua.

Kim Taolin menegaskan, dalam proses audit pengelolaan dan penggunaan dana desa selama kurun waktu 2016-2019 itu, Inspektorat telah melakukan kegiatan audit. Dari total 127 desa yang ada, sudah 99 desa yang ditemukan adanya dugaan terjadi penyalahgunaan keuangan. “Ada 12 oknum kades yang pada masa pemerintahan diduga mengembat dana desa. Kita sudah berikan dealine waktu untuk pengembalian. Tapi selama itu pula tidak ada niat baik kembalikan maka kita keluarkan rekomendasi lanjut ke Jaksa,” jelasnya. Menurutnya, dari total dugaan penyalahgunaan dana desa kurun waktu tersebut pada 99 desa, total temuan sekitar Rp. 9 miliar lebih dan baru dikembalikan sekitar Rp. 1,2 miliar lebih.

Adapun oknum kades yang direkomendasikan ke Kejari Atambua, yakni Kepala Desa Raiulun, Pj. Kepala Desa Maktihan, Kepala Desa Naas, Kepala Desa Naisau A, Kepala Desa Naisau B, Kepala Desa Kereana, Kepada Desa Lamudur, Kepala Desa Wesey, Kepala Desa Tafuli, Kepala Desa Lakulo dan Kepala Desa Babotin. (Pos Kupang).

Comment

News Feed