by

Zakarias Akui Lambat – Realisasi APBD NTT 10 Persen

DEPOK (eNBe Indonesia) – Kupang, PK – Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk pengakui reasliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) NTT tahun 2021 agak lambat. Pada semester pertama berada di atas 10 persen dari target menimal 30 persen. “Penyerapan APBD NTT berada di atas angka 10 persen untuk triwulan pertama hingga memasuki triwulan kedua tahun 2021. Meski lambat, realisasi penyerapan APBD masih berada pada tataran memenuhi standar,” kata Zakarias ketika dikonfirmasi di Kupang, Kamis (27/5). Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (ODP) serta pemerintah kabupaten/kota dapat memangaatkan sisa waktu satu bulan semester pertama untuk menyelesaikan DPA masing-masing. Hal tersebut, lanjut Zakarias, untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan. “Semester pertama tinggal 1 bulan, kita berharap untuk penyelesaian DPA sehingga pada akhir bulan ini teman-teman sudah bisa bergerak di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya. Menurut Zakarias, penyerapan anggaran di kisaran 11 persen lebih banyak terjadi pada bidang pembiayaan pegawai dan belanja perkantoran untuk mendukung kerja kantoran. Sementara pembiayaan untuk berbagai program atau proyek baru mulai bergerak di tingkat OPD masing-masing. Ia menjelaskan, OPD sudah mulai mengeksekusi semua program sehingga diharapkan penyerapan anggaran pada triwulan kedua nanti bisa lebih baik lagi.

Kondisi ini disebabkan karena proses refocusing yang terlambat. Zakarias mengatakan, pihaknya terus mendorong agar penyerapan semakin membaik. “Kita akan pacu penyerapannya karena jika dibandingkan dengan tahun kemarin, triwulan pertama seperti ini kita sudah capai sekitar 36 persen. Tentu ini menjadi bagian untuk evaluasi dan mulai penyerapan anggarannya.” Zakarias menambahkan, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD serta seluruh kepala daerah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Seluruh pemerintah daerah diminta untuk melaporkan realisasi progress APBD dua kali dalam sebulan. “Kita setiap bulan dimintai dua kali laporan realisasi progress APBD. Kita di NTT masih masuk dalam tataran yang memenuhi standar karena kita di atas 10 persen untuk triwulan pertama dan masuk triwulan kedua,” katanya.

“Sesuai arahan bapak Gubernaur kepada para bupati, kita percepat minimal di semester pertama, kita percepat penyerapan minimal sampai kisaran 30 sampai 50 persen,” tambah mantan Penjabat Bupati Belu ini. Terpisah, Bupati Flores Timur Antonius Gege Hadjon menyebut ada dua factor penyebab kendala lambannya penyerapan belanja modal, yakni perubahan system setelah penetapan APBD dari system informasi manajemen daerah (SIMDA) ke system informasi pembangunan daerah (SIPD) serta berubah kebijakan nasional terkait refocusing Covid-19 yang menyebabkan pemotongan dana alokasi umum (DAU). “Saat pembahasan APBD, perencanaannya kita lakukan system SIPD. Setelah penetapan, ternyata tidak bisa diinput. Akhirnya kita mendapat perintah pakai manual, namun gagal juga. Maka kita kembali ke SIMDA. Ini kendala utama kenapa banyak pekerjaan tidak bisa dilakukan,” kata Bupati Anton saat ditemui di Larantuka, Jumat (28/5). Mengenai refocusi Covid-19, dia menjelaskan kebijakan ini menyebabkan anggaran DAU untuk Flores Timus mendapat pemangkasan sebesar Rp. 19 miliar. “Refocusing sebesar 8 persen atau Rp. 45 miliar. Itu artinya, anggaran sekitar 64 miliar yang dibahas di APBD mengalami perubahan pergeseran ke refocusing Covid. Hal ini menjadi factor kita lambat dalam mengeksekusi belanja modal. Hal lain juga besaran belanja modal kita berapa jadinya, ketika kebijakan terkait pemotongan DAU dan refocusing itu ditiadakan,” paparnya. Menurutnya, pemerintah pusat memberi deadline waktu belanja hingga 21 Juli mendatang. Ia berkeyakinan sebelum batas waktu yang ditetapkan, Pemda Flores Timur sudah menyelesaikan semua anggaran DAK.

“Batas 21 Juli dan saya yakin semua DAK sudah dikontrakkan. Tahun laluFlotim termasuk salah satu kabupaten terbaik di NTT terkait penyerapan DAK. Flotim masuk tercepat,” katanya.

Wakil Bupati Ngada, Ray Mundus Bena, mengaktan bahwa realisasi APBD Ngada masih sangat rendah. Sampai dengan saat ini anggaran masih sangan rendah. Sampai dengan saat ini, realisasi anggaran  masih berada di bawah angka 10 persen. Hal itu disebabkan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Sekitar dua minggu lalu, realisasi APBD Ngada sudah mendekati 10 persen. Hal ini terkendala karena refocusing dan rasionalisasi. Ketika refocusing dan rasionalisasi belum dicapai maka akan menganggu realisasi belanja,” kata Wabup Raymundus di Bajawa.

Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran juga disebabkan system penganggaran yang merapkan SIPD murni. Penerapan system penganggaran yang baru tersebut banyak mengalami kendala untuk melakukan pelaporan-pelaporan penggunaan keuangan daerah. “Makanya kemarin kita melakukan antisipasi, selain menerapkan SIPD kita juga menerapkan SIMDA. Jadisetelah dua minggu baru diinputkan kembali ke SIPD,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRS Ngada ini mengungkapkan, banyak proyek fisik yang belum dapat ditenderkan. “Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa lepas sehingga bisa naik sampai pada angka 30 persen. Kalau sudah lepas, dan kontraktor diberikan anggaran 30 persen dari total pagu maka akan naik realisasi anggarannya,” jelasnya.

Raymundus menambahkan, satu-satunya strategi supaya penyerapan anggaran dipercepat adalah dengan merubah system pengaggaran, sehingga program dan kegiatan yang ada di dinas dapat segera dieksekusi. (Pos Kupang)

Comment

News Feed