by

PGRI Flotim Surati Jokowi

LARANTUKA (eNBe Indonesia) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur (Flotim) menyurati Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan DPR RI, melalui Pengurus Besar (PB) PGRI Pusat. PGRI Kabupaten Flotim menyampaikan aspirasi seputar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Surat dengan Nomor 74/PGRI-FLOTIM/A/VI/2021 tertanggal Kamis (3/6) berisi dua aspirasi diantaranya, meminta Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mempertimbangkan dan memutuskan adanya penambahan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 di Kabupaten Flotim.

“Kita meminta kiranya ada penambahan kuota PPPK untuk Kabupaten Flotim,” ujar Ketua PGRI Flotim, Maksimus Masan Kian, kepada Pos Kupang, Jumat (4/6). Selain kuota PPK, PGRI juga  menyoroti penetapan seleksi PPK tahap pertama dan kedua yang hanya diperuntukkan guru honor yang ada di sekolah negeri. Menurut PGRI Flotim, pilihan tersebut sungguh tidak adil. Pasalnya, di Kabupaten Flotim, jumlah guru honor lebih banyak tersebar di sekolah-sekolah swasta di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik (Yapersuktim). “Kiranya, Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dapat mengambil keputusan khusus pada daerah-daerah yang sebaran guru honor lebih banyak di sekolah swasta sehingga terciptanya kesempatan yang sama bagi guru honor di sekolah negeri maupun swasta dalam tahapan seleksi yang PPPK Tahun 2021.

PGRI berharap, kiranya aspirasi yang disampaikan sebagai represtasi aspirasi dari kurang lebih 2000 guru honor di Kabupaten Flores Timur dapat didengar oleh Presiden Republik Indonesia.

“Mestinya tidak ada diskriminasi antara guru honor yang mengajar di sekolah negeri dan swasta. Mereka harus diperlakukan sama. Tahapan seleksinya merata, tidak harus memprioritaskan guru honor di sekolah negeri lalu menomorduakan guru honor di sekolah swasta. Negara ini merdeka dan tetap teguh hingga karena bermodalkan persatuan dan kesatuan. Jangan ada perbedaan antara guru honor pada sekolah negeri dan sekolah swasta dalam tahapan seleksi PPPK 2021,” tegasnya.

Ia menambahkan, setelah melayangkan surat, pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur akan berangkat ke Jakarta dan bersama Pengurus Besar PGRI bergerak bersama menyampaikan dua aspirasi pokok dan berbagai persoalan lain di daerah yang menimpa guru di Kabupaten Flores Timur. (Pos Kupang)

Comment

News Feed