by

Realisasi Belanja Sumbar 98,45 Persen

WAIKABUBAK (eNBe Indonesia) – Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat (Sumbar), John Lado Bora Kabba, menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbar akhir Tahun Anggaran 2020 dalam rapat DPRD Kabupaten Sumbar. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar, Dominggus Ratu Come, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Jefri Ora, SH, dan Lukas Lebu Gallu, SH, di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Kamis (3/6).

John Lado Bora Kabba menyampaikan peermohonaan maaf atas ketidakhadiran bupati dalam rapat tersebut karena pada saat bersamaan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, sedang menjalankan tugas keluar daerah. Menurut John Lado Bora Kabba, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran 2020 kepada DPRD Sumbar.

Hal itu juga menjadi momentum saling berbagi peran dalam menganalisis dan mengevaluasi kondisi kerja pemerintah daerah yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 dengan prinsip kemitraan untuk saling melengkapi dalam menterjemahkan kebutuhan masyarakat. LKPJ bupati tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dimana LKPJ akhir tahun anggaran 2020 merupakan laporan penyelenggara pemerintahan daerah Sumba Barat sebagai eksektutor yang merupakan tahun kelima dari periode RPJ-MD tersebut dengan gambaran umum capaian kinerja makro sebagai berikut jumlah penduduk Sumba Barat, 139.395 jiwa atau 33.430 kepala keluarga, indeks pembangunan manusia tahun 2020 sebesar 63,35%, persentase kemiskinan sebesar 36,95%, tingkat pengangguran terbuka 5,08% dan lain-lain.

Ia mengatakan, pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain mempercepat realisasi visi dan mi daerah juga mengatasi berbagai persoalan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan public yakni pelayanan dasar dan lainnya. (Pos Kupang)

Comment

News Feed