by

PADMA INDONESIA dan KOMPAK INDONESIA RENCANA AKSI Di Mabes Polri dan KPK RI

DEPOK (eNBe Indonesia) – Laporan Paul Lein terhadap dugaan ijazah Walikota Batam direspon cepat saat Kapolri masih menjadi Kabareskrim. Pelapor dan Saksi sudah diperiksa Penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri didampingi Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA serta melampirlan bukti-bukti pendukung.

Selanjutnya tinggal Penyidik dan Dirtipidum Mabes Polri memanggil dan memeriksa Walikota Batam. Selain Walikota, tentu saja KPU dan Bawaslu Kota Batam periode sebelum ini perlu diperiksa dan memberikan klarifikasi resmi kepada publik bahwa ijazah S1 dan S2 Walikota Batam itu Asli bukan Palsu karena sudah menjadi dokumen resmi negara.

Begitu juga KPU dan Bawaslu Kota Batam sekarang tidak bisa begitu saja meloloskan verifikasi administrasi hanya berpatokan ijazah SMA Walikota. Wajib hukumnya dimintai keterangan resmi Walikota Batam mengapa tidak melampirkan ijazah S1 dan S2 karena pada periode sebelumnya dijadikan bukti administrasi hukum prasyarat di KPU dan Bawaslu dalam Pemilukada sebelumnya. Ini sangat penting berkaitan dengan integritas seorang Pejabat Publik. Bukti lain menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat juga lewat surat resminya mencantumkan gelar S1 dan S2 Walikota Batam.

“Kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sangat berterimakasih kepada Kapolri yang sangat merespon dan langsung menindaklanjuti Laporan PauL Lein atas dugaan ijazah Palsu Walikota Batam yang sudah diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri,” ujar Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA sekaligus Ketua KOMPAK INDONESIA.

“Kami juga berencana melakukan Aksi Damai di Mabes Polri dan KPK RI untuk mengingatkan Kapolri agar mengawal penanganan perkara yang sedang diproses di Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri agar diusut tuntas. Maka kami mendesak KPU dan Bawaslu Kota Batam untuk bekerja profesional dan miliki integritas mempersoalkan ketat bukti-bukti administrasi hukum dari Cakada yang diduga kuat diragukan keabsahan prasyarat administrasi hukumnya.”

Padma Indonesia dan Kompak Indonesia juga mendesak Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI untuk mengawasi proses hukum yang sedang ditangani oleh Penyidik Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. KPK RI juga didesak segera menindaklanjuti Laporan LSM Suara Rakyat Keadilan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kota Batam dan tindaklanjut OTT KPK RI terkait Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi.

Padma dan Kompak juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dan pejabat di Kota Batam dan BP Batam untuk menjadi Whistleblower bagi KPK RI dengan menggunakan fasilitas KPK RI Whistleblower’s System(KWS) http//kws.kpk.go.id atau call center KPK 198 atau wa 0811959575 atau 08558575575.

Comment

News Feed