by

Peristiwa Pidana & Kerangka Hukum Yang Benar

-Opini-165 views

Oleh Beny Daga*)

Dalam peristiwa pidana berkaitan dengan penikaman kepala sekolah SDI Pauduri (Ndora) yang pada akhirnya meninggal tentu harus didudukan dalam kerangka hukum pidana yang benar. Keterangan saksi dan seterusnya sebagai alas dasar untuk memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP haruslah secara nyata dan pasti dibuktikan oleh penyidik dan atau Jaksa Penuntut. Diluar itu tafsiran hukum atau asumsi hukum yang dibangun oleh publik adalah argumentasi yang wajar sebagai reaksi kemarahan atas peristiwa itu.

Tetapi penyidik sebagai pintu masuk dalam mengungkap motif dari pelaku dengan berpijak pada pasal 184 KUHAP harus sadar bahwa bukti permulaan yang sudah dimiliki tetap akan diuji secara limitatif dalam ruang peradilan termasuk persesuaian terhadap semua alat bukti yang sudah disebutkan. Korelasi pemenuhan bukti tidak bisa karena asumsi atau kemudian kita membuat fakta diluar jurisdiksi hukum pembuktian.

Namun demikian pendapat pribadi saya bahwa yang dilakukan oleh Tersangka bukan kualifikasi sebagaimana dari pasal 338 KUHP dan atau 340 KUHP karena mens rea/niat jahat tidak ditemukan dalam bukti permulaan, sehingga terhadap Tersangka sudah betul dikenakan pasal 351 ayat (3) KUHP atau lebih subsidair dengan pasal 354 ayat (3) KUHP.

Selain itu untuk membuktikan alat yg digunakan Tersangka untuk menikam yang berakhir meninggalnya korban kemudian berkembang liar sebagai bagian daripada rencana, tentu akan keliru apabila menggunakan pasal 39 KUHP (Pendapat pribadi saya) secara tunggal tidak tepat digunakan, karena pasal 39 KUHP menyebutkan, “(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; ( Pasal 39 KUHAP Tidak boleh terlepas dari pasal 38 KUHAP yang harus dengan dasar perintah pengadilan).

Oleh karena itu pendapat pribadi saya terkait teori alat untuk melakukan pidana oleh Tersangka atas pasal 39 ayat (1) KUHP perihal alat yang digunakan kemudian dikaitkan dengan perencanaan untuk melakukan tindak pidana tidak kuat secara yuridis baik teori atau praktik karena alasan antara lain ;

1) Alat yang digunakan Tersangka untuk menikam korban tidak diperoleh dari kejahatan tetapi milik sendiri atau orang lain yang belum bisa dikualifikasikan sebagai barang atau alat yang didapat karena bagian dari kejahatan kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya in causa penikaman kepala sekolah SDI Pauduri. Karena bisa jadi alat atau barang yang digunakan adalah berkenaan dengan pekerjaan Tersangka untuk bertani sehingga pisau atau alat tajam lainnya sering dibawa dan digunakan untuk berkebun dan atau berladang.

2) Alat yang digunakan Tersangka sengaja dilakukan untuk melakukan kejahatan (Penikaman) terhadap korban. Kata sengaja ini tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus diuji adalah unsur kesengajaan/mens rea terpenuhi dengan peristiwa yang sudah terjadi ataukah tidak ada ditemukan mens rea.

Dengan demikian terkait teori alat yang digunakan pada pasal 39 ayat (1) KUHP haruslah dikesampingkan karena dua alsan diatas (Alat yang digunakan bukan hasil kejahatan dan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan harus dibuktikan lebih lanjut agar mens rea terpenuhi apakah opzet atau culpa).

Atas uraian tersebut diatas saya berpendapat bahwa terhadap Tersangka tetap tidak bisa dikenakan pasal 338 KUHAP atau 340 KUHAP moord karena tindak pidana yang dilakukan bukan karena alasan opzet (Sengaja) tapi karena culpa (Lalai), terhadap Tersangka lebih tepat dikenakan pasal 351 ayat (3) KUHP atau lebih subsidair pasal 354 ayat (3) KUHP yang bunyinya kurang lebih “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

*) Penulis adalah Advokat dari Nagekeo, tinggal di Jakarta

Comment

News Feed