by

Akunitas Kembangkan “Loka Pasar” untuk Promosi 378 Pelaku UMKM di Labuan Bajo

Jakarta (eNBe Indonesia)Potensi ekonomi Labuan Bajo pasca penetapannya sebagai destinasi wisata super premium oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2020 sangat menjanjikan. Peningkatan jalur promosi dan pemasaran mesti terus digalakkan agar potensi tersebut segera terwujud.

Sebagai wadah yang menaungi pelaku UMKM di Kabupaten Manggarai Barat, Asosiasi Kelompok Usaha Unitas (Akunitas) mengambil langkah maju dalam upaya mempromosikan dan memasarkan produk-produk pelaku UMKM di Manggarai Barat.

Ketua Akunitas Maria Srikandi Mayangsari mengatakan, salah satu platform utama yang digunakan Akunitas untuk memasarkan produk pelaku UMKM di Labuan Bajo adalah melalui Loka Pasar.

Selain itu, Akunitas juga memasarkan dan mempromosikan produk-produk pelaku UMKM melalui media sosial.

Promosi 378 Pelaku UMKM

Dengan adanya Loka Pasar lokal, Maria berharap pemasaran UMKM lokal lebih luas termasuk untuk pasar ekspor.

Untuk itu, komunitas yang dibentuk pada Juni 2020 ini fokus mengembangkan prototipe Loka Pasar untuk 378 pelaku UMKM di Manggarai Barat.

Ratusan pelaku UMKM ini akan didorong agar bisa meningkatkan kualitas yang berdaya saing di pasar lokal dan ekspor.

“Satu-dua-tiga marketplace saja tidak cukup untuk mebantu memasarkan produk mereka, atau mempromosikan produk mereka. Bahkan kita terus mendorong agar ada lagi, mana lagi (marketplace). Ada marketplace yang bergabung dengan Akunitas, silahkan,” ujar Mari di Labuan Bajo, dikutip dari tayangan video Antaranews, Kamis (17/6).

Potensi UMKM Sangat Besar

Maria mengakui bahwa potensi UMKM di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, sangat besar. Baik dari sektor produk ria, kuliner hingga sektor pertanian.

Dia mengatakan pihaknya saat ini terus mendorong kualitas produk para anggota dalam bentuk pendampingan.

Mulai dari aspek perizinan industri rumah tangga, produk halal hingga izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, dia menilai bahwa salah satu tantangan terbesar di Labuan Bajo adalah bahan baku dan pengemasan yang memakan waktu lama sehingga berdampak terhadap harga dan pembiayaan.

Untuk menekan harga, wanita yang tergabung dalam binaan UMKM PT Telkom Indonesia ini menyebut bahwa pemasaran digital merupakan salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan secara baik.

Dengan memasarkan secara digital diharapkan bisa membangkitkan rasa ingin tahu masyarakat terhadap Labuan Bajo termasuk bisa mengobati kerinduan wisatawan untuk kembali ke Labuan Bajo.

Digitalisasi UMKM

Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital antara lain melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Hingga akhir 2020 tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring.

Pemerintah juga ingin menghubungkan setidaknya 50 persen dari total 64,2 juta UMKM secara digital (digitally on-board).

Selain itu, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) yang diselenggarakan tahun lalu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa diharapkan pada 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam webinar “Percepatan Digital Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi” yang diadakan BeritaSatu Media Holdings, 28 April lalu.

Dia menjelaskan, selama pandemi telah terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online). Trafiknya meningkat sekitar 15-20 persen.

Dari sisi pelaku usaha, 37 persen konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pasca pandemi.

Selain itu, 45 persen pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi.

Secara umum, produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada 2020 mencapai US$44 miliar atau tumbuh 11 persen dari tahun 2019.

Merujuk pada estimasi Mckinsey Global Institute (MGI), ekonomi digital Indonesia akan mampu menyumbang sebesar US$130-US$150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia di 2025.

Dalam jangka panjang, besaran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB dapat mencapai 3,0 persen.

Meski begitu, berdasarkan hasil survei ADB (2020) berjudul “Impact of Covid-19 on MSME”, terdapat 48,6% UMKM yang tutup sementara selama pandemi Covid-19.

Adapun sekitar 30,5% permintaan domestik UMKM turun, 14,1% melakukan pembatalan kontrak dengan UMKM, dan 13,1% UMKM mengalami hambatan pengiriman.

Sementara, Analisa Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha oleh BPS juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM atau sebanyak 69,02% membutuhkan suntikan bantuan modal usaha.

Untuk itu, di akhir 2020, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menyerap anggaran untuk Dukungan UMKM sebesar Rp112,44 triliun atau 96,7% dari pagu sebesar Rp123,47 triliun.

Tahun ini, pagu anggaran dinaikkan menjadi Rp184,83 triliun bersamaan dengan anggaran untuk korporasi.

Ke depannya, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM agar bisa menembus pasar global.*

Penulis: Denis Deha

Comment

News Feed