by

JokPro 2024 & Spekulasi 3 Periode

-Politik-121 views

DEPOK (eNBe Indonesia) – Perdebatan kontroversial perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amandemen UUD 1945 yang mendukung Presiden Joko “Jokowi” Widodo terus berlanjut. Dalam perkembangan terkait, telah dibentuk Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau Komunitas Jokpro 2024, sebuah kelompok relawan untuk mendukung pasangan Jokowi dan Prabowo dalam pemilihan presiden 2024.

Seknas JokPro 2024 menggelar silaturahmi di kantor pusatnya di Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu (19 Juni). JokPro 2024 digagas oleh Baron Danardono Wibowo dan Timothy Ivan Triyono. Baron adalah mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sedangkan Ivan adalah junior associate di Simamora Susatio & Partners.

Menariknya, Direktur Eksekutif jajak pendapat Indobarometer M Qodari juga tercatat sebagai penasehat JokPro 2024. Tapi kami tidak kaget dengan manuver Qodari. Dia adalah orang yang keluar dengan kemungkinan skenario di pilpres 2024. Salah satu skenario tersebut, menurut Qodari, adalah Jokowi-Prabowo sebagai pasangan calon tunggal presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan skenario itu bukan tidak mungkin asalkan MPR mengamandemen UUD 1945 agar Jokowi menjabat untuk ketiga kalinya.

Ivan, seperti dikutip media nasional, mengatakan semua yang ada di JokPro 2024 memiliki gagasan yang sama untuk menginginkan masa jabatan ketiga bagi Jokowi. Dan untuk menghindari polarisasi politik yang ekstrem pada 2024, mereka ingin Jokowi maju bersama Prabowo Subianto. Ia mengatakan, JokPro akan mengkampanyekan pasangan Jokowi-Prabowo dan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengubah UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Jokowi sendiri telah menegaskan bahwa dia tidak menginginkan masa jabatan ketiga. Pernyataan tersebut ia sampaikan di akun Twitter pribadinya pada 2 Desember 2019. Dua tahun kemudian, pada 15 Maret 2021, ia membuat pernyataan serupa di akun Facebook pribadinya. Hal serupa juga diungkapkan Jokowi dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada 15 Maret lalu.

Apalagi, partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat menentang amandemen UUD 1945 hanya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Mereka menolak gagasan masa jabatan presiden ketiga dan ingin masa jabatan presiden tetap dibatasi hanya dua periode. Penolakan parpol tersebut disuarakan oleh parpol besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB. Partai kecil-menengah seperti PKS, Partai Demokrat, PAN dan PPP juga menyatakan penolakan. Bahkan Partai Nasdem, yang sebelumnya mengeluarkan gagasan untuk mengubah masa jabatan presiden, bergabung dengan paduan suara menolak gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Jadi, jika Jokowi sendiri tidak menginginkan masa jabatan ketiga dan semua partai politik menolak amandemen UUD 1945 hanya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, tidak perlu khawatir. Seharusnya cukup untuk mengakhiri perdebatan dan spekulasi, dan semua orang dapat kembali ke pekerjaan mereka. Jadi mengapa topik kontroversial tetap ada?

Kami telah berulang kali menyebutkan bahwa topik yang sama tentang perpanjangan masa jabatan presiden juga muncul di akhir masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, beberapa orang berspekulasi masa jabatan ketiga untuk SBY dan beberapa anggota koalisi yang berkuasa juga mengusulkan masa jabatan ketiga. Maka tak heran jika spekulasi serupa muncul di akhir masa jabatan Jokowi.

Majalah Tempo edisi terbaru datang dengan laporan sensasional bahwa beberapa anggota kabinet dan mantan pejabat tinggi yang dekat dengan Presiden Jokowi berada di balik skenario masa jabatan presiden ketiga untuk Jokowi. Tempo melaporkan, beberapa rencana telah disiapkan untuk mewujudkan skenario tersebut. Salah satu rencananya adalah untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga tahun seiring dengan perpanjangan masa jabatan anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dengan begitu, anggota DPR dan DPD akan mendukung penuh amandemen UUD 1945. Jika rencana itu berjalan, maka hanya akan ada pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Namun rencana itu mengharuskan MPR mengubah UUD 1945.

Tempo melaporkan skenario yang sangat liar. Meskipun mungkin tergoda untuk semua orang, termasuk Jokowi, kami tetap percaya Jokowi akan berkomitmen pada kata-katanya sendiri. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, mencari masa jabatan ketiga hanya akan merusak warisan Jokowi. (yosefardi.com)

Comment

News Feed